 |
| Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka disambut gelombang aspirasi masyarakat yang menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Foto: Istimewa |
Mediatama Prakarsa, Cirebon - Dalam kegiatan resesnya di wilayah timur Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka disambut gelombang aspirasi masyarakat yang menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan.
Hampir di setiap titik kunjungannya, keluhan soal kerusakan jalan menjadi topik utama yang diangkat warga.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon itu mengungkapkan, curahan hati masyarakat ini akan menjadi catatan penting yang akan dibawa ke meja pembahasan APBD Kabupaten Cirebon tahun mendatang.
Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi landasan utama dalam menyusun skala prioritas pembangunan.
“Keluhan warga soal jalan rusak ini bukan hanya satu-dua titik, tapi hampir merata di semua desa yang saya kunjungi saat reses. Ini menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkab Cirebon,” ungkap Teguh.
Beberapa jalur penting yang disebutkan masyarakat untuk segera diperbaiki meliputi wilayah Kecamatan Losari, seperti jalan poros Desa Ambulu-Kalisari-Kalurahayu-Losari Lor-Tawangsari, serta Panggangsari-Losari Kidul dan Astanalanggar-Barisan.
Di Kecamatan Pabedilan, sorotan tertuju pada jalur Pasuruan-Pabedilan Wetan, Pabedilan Kidul-Silihasih, dan Kali Mukti.
Sementara itu, Kecamatan Gebang mendapat perhatian serius dengan viralnya kondisi jalan penghubung utama Gebang-Waled, serta akses Kalipasung-Kalimaro-Kalimekar-Dompyong Wetan-Karangwangun yang kondisinya dinilai memperihatinkan.
Tak kalah penting, warga di Kecamatan Babakan dan Pangenan pun mengeluhkan kondisi jalan pasar Babakan, Babakan-Cibogo, Serang Wetan-Gembinganmekar-Tambelang, hingga Beringin-Astanajapura.
“Ada banyak titik yang bahkan harus diperbaiki secara swadaya oleh warga karena lambatnya penanganan. Ini yang harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Teguh juga menyampaikan bahwa sebagian dari ruas jalan yang dikeluhkan sudah masuk dalam penganggaran APBD 2025. Namun, masih ada kekhawatiran terkait pelaksanaannya, mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkab Cirebon.
Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai proyek mana saja yang terkena dampak efisiensi tersebut.
DPRD Kabupaten Cirebon sendiri dijadwalkan akan meminta penjelasan langsung dari pemerintah daerah pada minggu kedua April ini.
“Kami ingin pemerintah daerah benar-benar menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama, karena ini sangat berpengaruh terhadap roda ekonomi dan kenyamanan mobilitas masyarakat,” tutup Teguh.
Penulis: red
Editor: Warsono
Sumber: RRI
